Rizal Afif Kurniawan.
CILACAP, INFO_PAS - Lapas Karanganyar turut serta dalam kegiatan Zoom Meeting yang diselenggarakan dalam rangka Percepatan Perluasan Data Responden Survei Peningkatan Integritas (SPI) KPK di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini bertujuan mendukung percepatan Reformasi Birokrasi yang berintegritas dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta memetakan risiko korupsi sekaligus mengevaluasi kemajuan dalam upaya pencegahan korupsi yang tengah dijalankan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, Rabu (16/10/24).
zoom dilaksanakan di ruang sekretariat WBK dan diikuti oleh pejabat struktural Lapas Karanganyar. Dalam kegiatan tersebut, dijelaskan bahwa SPI memiliki manfaat yang signifikan dalam mengidentifikasi area-area prioritas yang rentan terhadap praktik korupsi, sekaligus sebagai dasar untuk memperbaiki program-program pencegahan korupsi di masa mendatang.
Dengan tersisa 12 hari sebelum pelaksanaan survei SPI berakhir, semua pihak, terutama jajaran eselon I, diharapkan mampu mensosialisasikan pentingnya pengisian survei SPI kepada seluruh pegawai. Upaya ini bisa dilakukan melalui website, media sosial, maupun QR code terbaru yang disediakan guna memaksimalkan perolehan data responden sesuai dengan target yang diberikan oleh KPK.
Peningkatan indeks SPI menjadi penting karena indeks ini secara langsung berhubungan dengan nilai reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM. Indeks SPI mencerminkan “rapor kinerja” Kemenkumham, yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan program reformasi birokrasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham dapat berpartisipasi aktif dalam pengisian survei ini, termasuk melaporkan kepada atasan mereka apabila menerima undangan pengisian survei melalui WhatsApp atau email blast dari KPK.
Selain itu, meskipun ada rencana pemisahan Kementerian Hukum dan HAM, disampaikan bahwa Kemenkumham tetap harus melaksanakan target kinerja hingga akhir tahun 2024. Perjanjian kinerja individu, termasuk SKP dan indikator kinerja, tetap berjalan sampai Desember. Reformasi birokrasi pun terus dilaksanakan hingga tahun berakhir, memastikan seluruh elemen kementerian terus bekerja dengan integritas tinggi dan menjalankan upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, juga dijelaskan langkah-langkah teknis pengisian survei melalui QR code. Langkah pertama, responden harus melakukan scan QR code yang telah disediakan, kemudian melengkapi data diri dan menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi responden kepada KPK melalui formulir yang tersedia. Setelah permintaan tersebut diterima oleh KPK, responden dapat langsung mengisi survei terkait peningkatan penegakan anti korupsi di Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan ini diakhiri dengan presentasi mengenai cara memantau rekapitulasi data responden yang dapat diakses melalui website resmi KPK di https://spi2024-perolehan.kpk.go.id/. Diharapkan, seluruh pegawai dapat memanfaatkan layanan ini untuk berpartisipasi dalam survei, guna mendukung upaya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham dan menciptakan lingkungan yang semakin bebas dari korupsi.
Candra Putra 
yoan tanamal 
