Inilah Strategi Baru dalam Menangani Radikalisme: Temuan Terbaru dari Lapas

CILACAP, INFO_PAS - Tim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia melakukan kunjungan ke Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Selasa (11/06/2024).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penyusunan naskah kajian kebijakan mengenai "Deradikalisasi dan Napiter di Indonesia". Tim tersebut bertemu dengan pamong napiter serta napiter sendiri untuk merumuskan naskah kebijakan deradikalisasi yang komprehensif.

Baca juga: Lapas Permisan Nusakambangan Terima Kunjungan dari Universitas Negeri Jakarta

Program deradikalisasi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga atau institusi pemerintah dan ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan radikalisme terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan filosofis.

Baca juga: Gali Data WBP dan Keluarga Warga Binaan Lapas Permisan Nusakambangan oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM dalam Penelitian Pelayanan Hak WBP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program deradikalisasi telah berjalan sejak dikeluarkannya Perpres Nomor 46 Tahun 2010, namun belum berhasil menyentuh akar permasalahan, yaitu laju radikalisme.

Kunjungan tersebut melibatkan 9 orang dari BRIN dan dikordinir oleh Arief Rianto Kurniawan sebagai Kordinator Peneliti BRIN di Lapas Karanganyar. Mereka disambut dengan baik oleh Bapak Hisam Wibowo selaku Kalapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan, yang didampingi oleh Kasi Binadik.

Baca juga: Balitbangkumham Sosialisasi Hasil Penelitian Penerapan Hak WBP Perempuan Hamil, Menyusui dan Anak Bawaan

Kegiatan penelitian difokuskan pada sesi tanya jawab dari pihak BRIN dan BNPT melalui tinjauan langsung dengan Pamong Napiter Lapas Karanganyar Nusakambangan mengenai pendapat dan dampak Pembinaan Deradikalisasi di Lapas Karanganyar Nusakambangan.